Indonesia Gandeng Inggris Susun Roadmap AI: Regulasi Siap Hadapi Risiko Teknologi

Teknologi.id – “AI berkembang lebih cepat dari kebijakan yang mengaturnya.” Kalimat ini diungkapkan oleh Samuel Hayes, Kepala Bidang Ekonomi dan Digital Kedutaan Besar Inggris, dalam peluncuran AI Policy Dialogue Country Report di Jakarta. Bukan sekadar refleksi, ini adalah peringatan keras: teknologi tidak menunggu regulasi.

Melihat laju inovasi yang kian pesat, Indonesia tak tinggal diam. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menjalin kerja sama strategis dengan Inggris untuk menyusun roadmap kecerdasan buatan (AI) nasional—sebuah peta jalan yang bertujuan menavigasi tantangan dan peluang AI dengan pendekatan inklusif dan adaptif.

Baca juga: Indonesia Siapkan Perpres & Roadmap AI: Siap Jadi Pemain Besar di Dunia?

Kerja Sama AI Indonesia-Inggris: Lebih dari Sekadar Diplomasi

Kemitraan ini bukan hanya formalitas antarnegara. Laporan yang diluncurkan merupakan hasil dialog intensif lintas sektor selama berbulan-bulan—melibatkan industri, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah. Hasilnya adalah rekomendasi kebijakan konkret yang mencerminkan semangat kolaborasi khas era digital.

Menyusun Roadmap AI: Menjawab Tantangan Zaman

Roadmap ini bukan hanya dokumen teknis, tapi juga narasi kebijakan yang menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana AI akan digunakan?

2. Siapa yang diuntungkan?

3. Bagaimana risikonya dikelola?

Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyebut bahwa laporan ini akan menjadi fondasi kebijakan AI nasional yang progresif. Konsep "building blocks" menjadi pendekatan awal—terdiri dari infrastruktur digital, regulasi data, etika algoritma, hingga literasi teknologi.

Menurut Stanford Institute for Human-Centered AI, negara yang gagal mengadopsi kebijakan AI berbasis nilai lokal akan menghadapi resistensi sosial dan stagnasi transformasi digital.

Talenta Digital: Jantung Ekosistem AI

Di balik mesin dan algoritma, manusia tetap jadi pusat. Inggris, melalui MoU bilateral, mendukung pengembangan talenta digital Indonesia dengan pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan kurikulum AI.

Data UNESCO menunjukkan bahwa kekurangan ahli AI di Asia Tenggara menjadi penghambat transformasi digital. Indonesia, dengan populasi produktif besar, memiliki potensi jadi pusat talenta AI regional—jika didukung kebijakan pendidikan yang responsif dan akses yang merata.

Tata Kelola AI: Inovasi Tanpa Melupakan Etika

Tantangan utama kebijakan AI adalah menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan melindungi hak publik. Nezar Patria menegaskan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan “light-touch regulation”—cukup tegas untuk melindungi, tapi tidak mengekang kreativitas.

Namun “ringan” bukan berarti longgar. Pilar utama seperti transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas sistem tetap ditegakkan. Menurut World Economic Forum, tata kelola AI yang efektif adalah yang fleksibel namun tetap berakar pada prinsip etika.

Perspektif Global, Kebijakan yang Membumi

Melalui kolaborasi dengan Inggris, Indonesia memperoleh akses wawasan global. Namun yang terpenting, kebijakan AI tetap harus relevan dengan konteks lokal—mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Samuel Hayes berharap laporan ini menjadi pendamping Indonesia dalam menyusun roadmap AI nasional. Ini bukan soal dominasi, melainkan soal saling belajar dan tumbuh bersama.

Baca juga: Meta Bajak Ilmuwan Top OpenAI, Tanda Perang AI Semakin Panas?

Langkah Awal Menuju Masa Depan AI yang Terkelola

Roadmap AI adalah titik awal, bukan akhir. Setelah dirampungkan, dokumen ini akan diuji publik dan dibuka untuk masukan luas. Keterlibatan masyarakat sangat krusial, terutama generasi muda sebagai pengguna dan pembentuk masa depan teknologi.

AI bukan sekadar alat, tapi ruang interaksi antara manusia dan mesin. Ruang ini harus dirancang dengan hati-hati, adil, dan inklusif agar mampu menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan etis.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(ipeps)