Tak Cuma Pantau Transaksi, Payment ID akan Mampu untuk Memantau Pajak?

Teknologi.id - Pada 17 Agustus 2025, Indonesia akan memulai era baru sistem keuangan digital dengan diluncurkannya Payment ID oleh Bank Indonesia. Lebih dari sekadar sistem identifikasi transaksi, Payment ID merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis data perpajakan nasional. Seluruh aktivitas finansial, dari rekening bank hingga e-wallet, akan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Digital ID.

Apa Itu Payment ID dan Mengapa Penting?

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia, menegaskan:

“Seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya.”

Dengan kata lain, setiap transaksi yang dilakukan akan memiliki identifikasi unik yang terhubung langsung dengan identitas digital seseorang. Ini memungkinkan pemerintah membaca pola pengeluaran, sumber pemasukan, dan potensi kewajiban pajak secara menyeluruh.

Baca juga: Bank Indonesia Bakal Rilis Payment ID 17 Agustus: Transaksi Digital Makin Transparan!

Digital ID: Fondasi Integrasi NIK dan NPWP

Sebelum sistem Payment ID diterapkan, pemerintah terlebih dahulu memperkuat pondasinya melalui Digital ID, yang menggabungkan NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi ini didukung oleh kolaborasi antara Ditjen Dukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak, serta perjanjian kerja sama selama lima tahun dengan Kementerian Dalam Negeri.

Bimo menjelaskan, dengan Digital ID, data individu akan “semakin kaya,” karena semua informasi yang berkaitan dengan warga negara dapat diakses secara komprehensif, termasuk dalam konteks ekonomi dan perpajakan.

Satu ID untuk Semua Transaksi

Sistem Payment ID akan merekam dan menghubungkan semua transaksi dari:

• Rekening bank

• Kartu kredit

• E-wallet

• Pinjaman online (fintech)

Semua jejak transaksi ini terhubung langsung dengan NIK pengguna. Artinya, baik pengeluaran maupun pemasukan akan tercatat secara otomatis dan real-time. Ini membuka peluang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk:

• Menemukan potensi pajak yang belum terlaporkan

• Menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terdata

• Melakukan penilaian pajak secara lebih akurat dan adil

Menuju Sistem Perpajakan Digital yang Transparan dan Terintegrasi

Peluncuran Payment ID merupakan bagian dari roadmap besar e-government Indonesia. Dengan sistem ini, transparansi fiskal meningkat, dan efisiensi administrasi perpajakan dapat dicapai tanpa harus menambah beban masyarakat.

Bank Indonesia merancang Payment ID sebagai tulang punggung ekosistem transaksi digital nasional. Waktu peluncuran yang bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia menegaskan bahwa transformasi digital menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Tantangan Etika dan Privasi: Siapa yang Mengawasi Data Kita?

Meski menjanjikan efisiensi dan keadilan, integrasi data finansial dan identitas pribadi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang:

• Privasi data individu

• Risiko penyalahgunaan informasi

• Perlindungan terhadap kebocoran data

Pemerintah harus memastikan bahwa Payment ID bukan alat kontrol, melainkan sarana pemberdayaan. Dibutuhkan regulasi adaptif, transparansi sistem, dan edukasi publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Arah Baru Relasi Warga dan Negara

Pada akhirnya, Payment ID bukan hanya soal teknologi, melainkan perubahan cara negara mengenal warganya. Transaksi yang dahulu anonim kini menjadi bagian dari identitas fiskal setiap individu. Pajak tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi wujud partisipasi dalam sistem ekonomi nasional yang terdokumentasi dan diakui.

Bagi generasi muda dan pelaku ekonomi digital, sistem ini dapat membantu:

• Mengelola keuangan pribadi dengan lebih bijak

• Memahami posisi mereka dalam ekosistem ekonomi nasional

• Berkontribusi dalam pembangunan dengan cara yang transparan

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(ipeps)